Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim selama 2019 sudah melakukan penyelidikan sebanyak 22 entitas usaha yang bergerak di industri jasa keuangan. Adapun dari 22 entitas tersebut terdiri dari 17 perbankan, 4 pasar modal dan 1 industri keuangan nonbank.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan dari jumlah tersebut terdapat 20 berkas perkara lengkap (P-21) dan 9 perkara dengan putusan hukum tetap (incracht).

“Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, secara umum dapat kami sampaikan bahwa kami telah melaksanakan pendekatan pengawasan secara konsisten termasuk enforcement sebagai tindak lanjut dari supervisory actions,” kata dia di Jakarta, Selasa (4/2).

Wimboh mengatakan, pada industri perbankan, pengawasan berbasis risiko dari entry sampai exit, baik off-site maupun on-site telah dilakukan secara konsisten, demikian juga dengan enforcement-nya.

“Pada tahun 2019 pengawasan industri perbankan difokuskan pada penguatan permodalan melalui konsolidasi perbankan. Selama tahun 2019, telah terdapat 3 proses merger dari 6 bank umum serta penerbitan 16 izin penggabungan usaha BPR,” jelas dia.

Selain itu, OJK juga telah melakukan penguatan pengawasan dengan melakukan 229 Fit and Proper Test dan pencabutan 5 izin usaha BPR. OJK juga melakukan Business Process Re-engineering proses pengawasan dengan memanfaatkan teknologi melalui aplikasi OBOX.

Dengan OBOX, akan memungkinkan bank bisa meningkatkan alur informasi kepada OJK. Khususnya adalah informasi yang bersifat transaksional sehingga OJK dan bank dapat memitigasi potensi risiko yang timbul lebih dini.